Alokasi Pupuk Jadi Perhatian Kementan dan Komisi IV DPR RI

390 0

PANDEGLANG – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama DPR RI berkomitmen memperbaiki distribusi problematika pupuk subsidi. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Jumat (24/9/2021).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta petani bijak menggunakan pupuk subsidi. Apabila petani bijak menggunakan pupuk secara berimbang, produktivitas pertanian dipastikan tetap bisa dipertahankan. “Pupuk ini erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Jadi saya meminta agar sekiranya petani bijak menggunakan pupuk subsidi,” ujar Mentan SYL.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menjelaskan, persoalan pupuk merupakan masalah yang cukup pelik. “Pupuknya ada, petaninya tidak ada uang untuk nebus. Petaninya punya uang, pupuknya tidak ada. Kami saat ini sedang membuat panja pupuk, supaya pupuknya ada baik subsidi maupun non subsidi,” kata Sudin.

Menurut Sudin, dari perbincangannya dengan bupati, persoalan Kartu Tani di wilayahnya berjalan cukup baik. “Kalau bisa pakai silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Tujuan Kartu Tani itu baik, supaya tersistem, tercatat dengan baik. Tetapi masih banyak kendala. Misalnya masalah jaringan WiFi dan lain-lain,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menjelaskan alur penyusunan pupuk subsidi. Dikatakannya, penyusunan kebutuhan pupuk subsidi selama ini dilakukan mulai tingkat paling bawah melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Perencanaan itu dari bawah sekali melalui RDKK. Dari tingkat Poktan, Gapoktan, kami teruskan dinas kabupaten/kota, diteruskan ke tingkat provinsi lalu ke Kementerian Pertanian. RDKK itu diinput melalui eRDKK,” terang Dedi, saat mendampingi kunjungan kerja Panja Pupuk Subsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI di BPP Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat (24/9/2021).

Selanjutnya, kata Dedi, Kementerian Pertanian mengusulkan kebutuhan anggaran pupuk subsidi tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi anggaran. Hanya saja, kebutuhan tahun ini anggaran yang didapat untuk pengadaan pupuk subsidi amat terbatas.

“Jadi, alokasi pupuk yang kita inginkan itu terbatas pengadaannya. Kemudian kami dengan PIHC mendistribusikan pupuk ini ke petani. Itu pelaksanaannya. Tetapi di lapangannya masih banyak yang perlu kami perbaiki dan kami minta ke Komisi IV DPR RI untuk arahan dan dukungannya,” terang Dedi.

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *