INDRAMAYU – Ada kabar baik sektor pertanian Indonesia. Demi meningkatkan produktivitas, pemerintah berencana untuk menaikkan alokasi pupuk subsidi mencapai volume 1 juta ton. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2020)
Dalam kunjungan ini, Mentan memantau ketersediaan pupuk subsidi di gudang pupuk PT. Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III, di kawasan pertanian Pantura Jawa Barat, Indramayu, Sabtu (5/9/2020). Kunjungan ini sekaligus mengantisipasi kekurangan atau alokasi pupuk sehingga kebutuhan para petani tetap terjaga.
“Saya memastikan ketersedian stok aman. Pendistribusian pupuk harus benar-benar untuk petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare. Jangan sampai salah sasaran penerima. Untuk selesaikan permasalahan distribusi kita menyikapinya dengan membutuhkan detailing check and re-check di lapangan. Sehingga pupuk subsidi didistribusikan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Mentan SYL.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Namun, ia menekankan jika pemberian subsidi pupuk harus sebanding dengan peningkatan hasil produksi. Dalam 3 bulan terakhir, distribusi pupuk diawasi dengan ketat sehingga produktivitas yang dibutuhkan dapat tercapai.
“Musim tanam kesatu dengan 7,4 juta ton hektar pupuknya sudah aman hasilnya produktivitas aman. Kita berharap musim tanam kedua atau musim tanam kering ini seluas 5,8 juta ton ha dapat mendapatkan pemupukan yang baik sehingga produktivitasnya juga dapat meningkat,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, mengatakan, guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, pemerintah melakukan penambahan alokasi subsidi pupuk.
“Rencananya, penambahan alokasi subsidi pupuk akan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp 3,14 triliun. Dengan penambahan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kurang di sejumlah wilayah Indonesia,” katanya.
Sarwo Edhy menegaskan, penambahan ini akan disertai dengan mekanisme pendistribusian yang lebih baik lagi.
Dijelaskan Sarwo Edhy, selama ini sistem distribusi pupuk yang dilakukan Ditjen PSP melalui eRDKK berdasarkan NIK atau by name by address, telah diakui kevalidannya. Bahkan, mendapatkan apresiasi dari KPK.
“Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid,” jelas Sarwo.
Sementara Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir, menilai Kementan sangat tepat mengimplementasikan program korporasi petani sehingga penggunaan kartu tani dapat menjadi solusi untuk masalah distribusi pupuk.
“Jadi saya setuju sekali dengan korporasi petani. Korporasi itu sudah betul. Kalau kartu tani baiknya diberikan berkelompok bukan per orang. Misalkan satu korporasi ada 10 petani maka diberikan satu kartu tani sehingga penggunaan kartu ini dapat terorganisir dengan baik,” beber Winarno.
Ketersediaan pupuk juga dinyatakan aman oleh Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi. Menurutnya, pihaknya telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman.
Stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1147% dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Sampai dengan 30 Agustus 2020, pihaknya telah menyalurkan 104% persen pupuk subsidi kepada petani
“Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk, dari ketentuan dinas pertanian sebesar 457.188 ton dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai lokasi dari pemerintah,” ungkapnya.(*)
