Gerakan BISA Kemenparekraf Inisiasi Hutan Adat Wonosadi Gunung Kidul

29 0

YOGYAKARTA. Krisis ekonomi yang melanda dunia akibat pandemi virus corona (Covid-19), membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baperekraf) mencari terobosan untuk membangkitkan lagi industri pariwisata Indonesia yang sedang terpuruk saat ini.

Salah satunya, untuk menghadapi Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Kemenparekraf menggagas kembali konsep tata kelola pariwisata melalui Destination Management Organization (DMO) dan membahasnya secara mendalam dalam diskusi di Yogyakarta, 29 Agustus 2020.

Diskusi menghadirkan deretan narasumber, diantaranya Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Wisnu Bawa Tarunajaya, Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM Prof. Janianton Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Konservasi Frans Teguh, Direktur Kelembagaan Kemenparekraf Reza Fahlevi, Inspektur II Kamal Rimosan, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) Indah Juanita, perwakilan dari Direktorat, Pejabat Fungsional Perancang Per-UU Ahli Madya Direktorat Regulasi Shantony, dan Peneliti Senior Bidang Kepariwisataan Roby Ardiwidjaja.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, menjelaskan industri pariwisata saat ini mendapat tantangan yang besar dalam pandemi ini. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan industri baik di dalam negeri maupun kawasan untuk memuliihkan sektor pariwisata.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pariwisata harus dapat menumbuhkan kepercayaan wisatawan bahwa bepergian di situasi normal baru nantinya dapat tetap memberikan rasa aman dan nyaman,” tuturnya

Reza Fahlevi mengatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan multisektor sehingga pengembangannya harus terkoordinasi secara kuat dan terorganisasi dengan baik. Melalui DMO nantinya diharapkan dapat mendorong penyiapan destinasi pariwisata dalam mengantisipasi adaptasi terhadap tatanan kebiasaan baru dan tetap menerapkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Menurutnya, DMO bisa meneruskan pendekatan holistik yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama di destinasi. “Kita harus membangun ikatan dari berbagai elemen untuk menciptakan manajemen destinasi yang lebih baik. Maka dari itu, sangat penting untuk membuat strategi komunikasi yang lebih baik agar model tata kelola DMO lebih mudah dimengerti oleh semua stakeholder di destinasi wisata” tambahnya.

Sementara itu , Frans Teguh menegaskan bahwa dalam diskusi ini diperlukan gagasan-gagasan kritis dan segar tentang bagaimana perencanaan dan pelaksanaan tata kelola pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru. Mengenai gagasan DMO ini digarisbawahi dua pendekatan utama yang akan digunakan; pendekatan sistemik dan pendekatan manajerial. Diperkuat kolaborasinya, sehingga bisa mempunyai key point untuk menjadi katalisator, memperkuat linkage dan melakukan orkestrasi.

“Di aspek manajerial, fokusnya adalah mengambil fungsi planning desain dan control dan monitoring nya. Ini yang harus diperkuat di tahap eksekusi, biar dilakukan inovasi dari masing masing kelembagaan yang sudah ada,” urainya

Prof. Janianton Damanik sebagai salah satu narasumber, menambahkan salah satu model Tata Kelola Pariwisata DMO bisa menjadi prioritas dan dikerjakan.

“Koordinasi seluruh fungsi para pemangku kepentingan menjadi tugas pertama dan utama manajemen destinasi. Untuk menjalankan ini, maka ada kelembagaan yang terstruktur, dalam hal ini Kelompok Kerja Lokal Pariwisata (KKLP), Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) yang kemudian bertransformasi menjadi DMO,” tambahnya

Pengembangan Manajemen dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP) berbasis konsep DMO dan Destination Governance (DG) memiliki beberapa prinsip dalam pembentukan Kelompok Kerja Lokal Pariwisata (KKLP), yaitu partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menguatkan pengelolaan pariwisata secara efektif. menjalin kerjasama lebih erat diantara para pihak yang berkepentingan dengan prinsip saling menghormati, kesetaraan dan menguntungkan, serta mendorong terwujudnya keterpaduan dalam perencanaan hingga evaluasi pengembangan pariwisata.

Selain itu . keberhasilan dalam DMO ini, nantinya akan bisa dicapai bila empat hal ini terpenuhi.

“Adanya Komitmen Stakeholder, Keterwakilan, Kemampuan Kerjasama Tim serta Sosialisasi dan Komunikasi setiap hasil kepada stakeholder akan menjadi kunci keberhasilan program ini bila dilaksanakan,” pungkasnya.

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *